Mediasi 4 Pulau Tuntas: Gubernur Aceh & Sumut Sepakat

Mediasi 4 Pulau Tuntas: Gubernur Aceh & Sumut Sepakat Dengan Berbagai Pembahasan Serta Isi Yang Telah Di Setujui. Halo warga Sumatera Utara dan Aceh, dan seluruh masyarakat Indonesia! Ada kabar baik yang datang dari meja perundingan antara dua provinsi bertetangga yang kita cintai. Setelah melalui proses panjang dan penuh dinamika. Terlebih akhirnya titik terang itu tiba. Mediasi 4 Pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara telah tuntas. Dan juga yang paling menggembirakan, kedua gubernur telah mencapai kesepakatan! Ini bukan sekadar berita biasa. Namun melainkan sebuah tonggak penting yang menunjukkan semangat persaudaraan. Serta komitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan jalan dialog dan musyawarah. Empat pulau yang selama ini menjadi perdebatan. Tentunya Pulau Berhala, Pulau Iboih, Pulau Penanggalan, dan Pulau Salahnama. Namun yang kini memiliki kejelasan status. Kesepakatan ini membuka lembaran baru bagi hubungan harmonis antarprovinsi.

Mengenai ulasan tentang Mediasi 4 Pulau tuntas: gubernur Aceh & Sumut sepakat telah di lansir sebelumnya oleh kompas.com.

Isi Kesepakatan

Hal ini terkait sengketa empat pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Terlebih yang merupakan hasil akhir dari proses panjang penyelesaian batas wilayah administratif yang sempat menimbulkan ketegangan antar dua provinsi. Dan beberapa di antaranya yang berada di wilayah perairan barat Sumatra. Serta yang sempat di klaim masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Namun berdasarkan dokumen historis dan hukum. Kemudian juga juga telah lama di klaim sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Dalam kesepakatan yang di tandatangani pada 17 Juni 2025 di Wisma Negara Jakarta. Terlebih di saksikan oleh Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lalu dengan kedua gubernur sepakat bahwa keempat pulau tersebut secara resmi. Serta juga sah berada dalam wilayah administrasi Aceh. Kesepakatan ini mengacu pada sejumlah dasar hukum. Contohnya seperti Keputusan Mendagri Nomor 111 Tahun 1992.

Mediasi 4 Pulau Tuntas: Gubernur Aceh & Sumut Sepakat Dengan Berbagai Faktanya

Kemudian, masih membahas Mediasi 4 Pulau Tuntas: Gubernur Aceh & Sumut Sepakat Dengan Berbagai Faktanya. Dan fakta lainnya adalah:

Pernyataan Gubernur Sumut Dan Penutup Isu

Hal ini terkait penyelesaian sengketa empat pulau. Tentunya Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang. Serta yang menjadi bagian penting dalam meredam gejolak di masyarakat. Dan juga menandai penutupan isu yang sebelumnya sempat menimbulkan ketegangan di antara dua provinsi bertetangga. Setelah adanya kesepakatan resmi yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Dan Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan pernyataan terbuka yang bersifat menenangkan. Lalu menegaskan komitmen pada hasil musyawarah nasional. Dalam pernyataannya, Bobby meminta seluruh masyarakat Sumatera Utara. Tentunya untuk menerima keputusan ini dengan lapang dada. Dan juga tidak terpengaruh oleh provokasi atau informasi yang tidak benar. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut bukanlah soal menang atau kalah antar daerah. Namun melainkan hasil dari proses panjang yang menjunjung tinggi.

Prinsip keadilan, hukum, dan kepentingan nasional. Ia menegaskan bahwa Sumatera Utara menghormati hasil kajian yang di lakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini yang termasuk referensi hukum dan historis yang mendasari keputusan tersebut. Pihaknya juga mengajak masyarakat agar tidak mudah “terbawa gorengan isu”. Terlebih istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan informasi provokatif yang berpotensi memperkeruh suasana. Ia menyebut bahwa penyelesaian ini justru menunjukkan kedewasaan dalam berbangsa. Tentu di mana dua daerah bisa menyelesaikan perbedaan secara damai. Dan juga melalui jalur resmi yang di atur negara. Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Sumatera Utara. Serta yang dalam menerima dan menutup babak panjang sengketa pulau ini secara damai dan konstitusional. Penutupan isu ini secara formal di tandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang di saksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dan juga jajaran kementerian terkait mereka.

Akhirnya Damai: Detail Keputusan Empat Pulau Aceh-Sumut

Selanjutnya juga masih membahas Akhirnya Damai: Detail Keputusan Empat Pulau Aceh-Sumut. Dan fakta lainnya adalah:

Latar Belakang Sengketa

Hal ini yang berakar dari persoalan batas administratif wilayah yang tidak terselesaikan secara tuntas sejak awal pemekaran. Dan juga penataan wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan. Keempat pulau yang terletak di perairan Samudera Hindia ini secara geografis berada di antara perbatasan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehingga status kepemilikannya menjadi tumpang tindih dan memicu perdebatan. Perselisihan ini mencuat kembali ke publik setelah terbitnya Kemudian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 pada 25 April 2025. Serta yang menyebutkan bahwa keempat pulau tersebut berada di wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini langsung mendapat penolakan keras dari Pemerintah Aceh. Terebih yang merasa bahwa pulau-pulau tersebut secara historis. Dan juga administratif telah lama berada di bawah kewenangan Kabupaten Aceh Singkil. Pemerintah Aceh merujuk pada sejumlah bukti penting. Kemudian juga termasuk peta wilayah tahun 1956. Terlebih dengan hasil pertemuan dan kesepakatan antara kedua provinsi tahun 1992.

Serta dokumen resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Sejak tahun 2022, proses mediasi telah berlangsung secara bertahap di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Namun, karena tidak kunjung tercapai kata sepakat. Kemudian juga mulai muncul respons emosional di masyarakat, Presiden RI akhirnya turun tangan untuk mengambil alih keputusan akhir. Langkah ini di lakukan demi menghindari konflik horizontal dan menjaga stabilitas nasional. Sengketa ini bukan hanya menyangkut batas wilayah. Akan tetapi juga berkaitan dengan potensi ekonomi dan pengelolaan sumber daya di kawasan perairan sekitar empat pulau tersebut. Ada kekhawatiran bahwa ketidakjelasan batas administratif akan berujung pada ketimpangan pelayanan publik. Kemudian juga dengan tumpang tindih kewenangan, serta perselisihan hukum lainnya. Dengan latar belakang tersebut, kesepakatan yang di tandatangani pada 17 Juni 2025 menjadi penutup resmi dari sengketa berkepanjangan ini.

Akhirnya Damai: Detail Keputusan Empat Pulau Aceh-Sumut Dan Apa Dampak Serta Harapannya

Selain itu, masih membahas Akhirnya Damai: Detail Keputusan Empat Pulau Aceh-Sumut Dan Apa Dampak Serta Harapannya. Dan dampa serta harapannya adalah:

Dampak & Harapan

Hal ini yang signifikan sekaligus menumbuhkan harapan besar bagi keberlangsungan hubungan antarwilayah di Indonesia. Secara administratif, keputusan ini memberikan kepastian hukum atas status Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan. Dan juga Panjang yang secara resmi di tetapkan sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil. Penetapan ini mengakhiri ketidakjelasan batas wilayah yang selama ini menjadi sumber kebingungan. Baik bagi pemerintah daerah. Maupun masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Dampak dari kesepakatan ini terlihat jelas dalam meredanya ketegangan sosial. Serta politik yang sebelumnya sempat muncul. Hal ini akibat klaim tumpang tindih antara dua provinsi. Dengan adanya pengakuan resmi. Dan juga pernyataan terbuka dari Gubernur Sumatera Utara yang mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi.

Serta potensi konflik horizontal dapat di tekan. Hal ini turut memperkuat stabilitas di wilayah perbatasan. Karena aparat pemerintahan kini dapat menjalankan fungsi pengawasan, pelayanan publik. Kemudian dnegan pembangunan dengan lebih terarah dan efektif. Selain itu, kesepakatan ini membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi Pemerintah Aceh. Kemudian khususnya dalam mengembangkan sektor kelautan, perikanan. Serta dengan pariwisata di kawasan tersebut. Dengan kejelasan batas wilayah, program-program pembangunan dapat di rancang secara menyeluruh. Kemudian termasuk pemberdayaan masyarakat lokal yang sebelumnya belum mendapatkan perhatian optimal akibat sengketa berkepanjangan. Di sisi lain, penyelesaian damai ini menjadi harapan baru bagi terciptanya pola penyelesaian sengketa wilayah yang lebih sehat. Dan juga lebih beradab di Indonesia.

Jadi itu dia beberapa fakta ketuntasan serta kesepakatan dari Gubernur Aceh dan Sumut terkait Mediasi 4 Pulau.